SURAT KUASA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Tukimin Bin Wongsosemito
Alamat : Dusun I Desa Bumijawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
2. Nama : Suhadi Bin Ahmad Badar
Alamat : Dusun I Desa Bumijawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
3. Nama : Yatmi
Alamat : Dusun III Desa Bumijawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
4. Nama : Kardiman Bin Waidi
Alamat : Dusun I Desa Bumijawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
5. Nama : Jakiyem Binti Wiryantika
Alamat : Dusun I Desa Bumijawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
Nomor 6 dan seterusnya di halaman berikutnya………..
Memberikan kuasa/ memilih tempat tinggal hukum/ domisili pada Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 85, Mulyojati, Kota Metro. Telp/Fax : (0725) 48855, dengan ini memberikan kuasa baik sendiri maupun bersama-sama, kepada :
1. R. Rahmanu Hendarta, SH.
2. Eni Mardiantary, SH.
K H U S U S
Untuk dan atas nama serta guna kepentingan para pemberi kuasa bertindak sebagai Advokat/ Penasihat Hukum dalam sengketa kepemilikan tanah antara nama-nama sebagaimana tercantum dalam surat kuasa ini dengan IBRAHIM, MASRIFAH, SAMSUDIN, JAMAIN, HAYANI, SITI MAYSARAH, sebagai Para Ahli Waris DALAM PERMATA, dengan mana tanah sengketa seluas 30 Hektar (300.000 m2) terletak di Desa Bumijawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Register Gugatan No.07/ PDT.G/ 2009/ PN.SKD, tertanggal 29 Juni 2009.
Untuk itu yang di beri kuasa dikuasakan untuk membuat dan menandatangani Surat Gugatan, replik, kesimpulan, menerima salinan putusan, menghadap dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana, menghadap instansi-instansi, hakim, pejabat sipil/ militer, menerima replik, mengajukan/ menolak saksi-saksi dan bukti surat, menerima/ menolak keterangan saksi-saksi, meminta/ memberikan segala keterangan yang diberikan, meminta penetapan-penetapan, putusan-putusan, salinan-salinan, menerima/ membalas dan menandatangani akta-akta/ surat-surat, mengajukan permohonan-permohonan, peneguran-peneguran, mengadakan upaya perdamaian, menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang Kuasa Hukum guna kepentingan tersebut di atas selama tidak bertentangan dan diperbolehkan oleh Undang-undang atau hukum yang berlaku, juga untuk mengajukan banding dan kasasi, menandatangani akta banding/ kasasi, memori/ kontra memori banding/ kasasi.
Surat kuasa ini diberi dengan hak subtitusi kepada orang lain.
Bumi Jawa, 6 Juli 2009
Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,
R. Rahmanu Hendarta, SH. Tukimin
Eni Mardiantary, SH. Suhadi
Yatmi
Kardiman
Jakiyem
Kamis, 28 Januari 2010
PERLINDUNGAN TKI DALAM PERDA
Beberapa Catatan untuk
Draft Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Lampung Timur
(draft Perda Alternatif)
Oleh: R.Rahmanu Hendarta, SH.
Advokat dan Koordinator Program Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA
· Di Indonesia, regulasi tentang buruh migran lebih terfokus pada pengaturan mekanisme operasional penempatan buruh migran, mulai dari tata cara pendirian PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), struktur pembiayan dan persoalan-persoalan teknis lainnya. Pembicaraan mengenai hak-hak buruh migran sama sekali tidak tersentuh.
· Buruh Migran yang menjadi korban memang masih belum maksimal (atau lebih tepatnya tidak ada penanganan) yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini kebijakan pemerintah yang berkait dengan Buruh Migran lebih banyak mengatur tentang regulasi pengerahan dan penempatannya saja, tidak pada perlindungannya. Buruh Migran oleh pemerintah Republik Indonesia lebih dipandang sebagai komoditas penghasil devisa dari pada manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dan jikapun kemudian terjadi kasus yang menuntut pemerintah untuk segera menangani, biasanya pemerintah melemparkan tanggung jawabnya kepada Perusahaan Pengerah Buruh Migran untuk menyelesaikannya. Fakta ini memang sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tugas dan Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah khususnya Pasal 7 point e.
· Ironisnya keberadaaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga tidak membawa perubahan berarti bagi sistem perlindungan buruh migran.
· Dari hasil mapping, buruh migran Indonesia yang menggunakan Jasa Pengerah ke Luar Negeri adalah:
Tabel 1
Jumlah Buruh Migran Indonesia Asal Lampung Timur
Yang Menggunakan Jasa Pengerah
No
Menggunakan Jasa
%
1
Calo
44,16
2
PPTKIS terdaftar di Lampung
10,02
3
PPTKIS terdaftar di luar Lampung
40,47
4
PPTKIS Ilegal di Lampung
5,85
5
PPTKIS Ilegal di luar Lampung
0
Jumlah
100
Sumber: Hasil Mapping Tahun 2006, SBMI dan JARNAS PEKABUMI
Data tersebut menunjukan bahwa Buruh Migran Indonesia asal Lampung Timur, lebih banyak menggunakan jasa pengerah PJTKI Illegal yang terdapat di Lampung, serta melalui calo. Yang pada akhirnya memberi pemahaman masyarakat menempatkan posisi calo menjadi bagian dari institusi dalam prosedur pengerahan ke luar negeri. Tingginya jumlah penggunaan pengerah PJTKI illegal dan Praktek percaloan erat hubungannya dengan informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas. Hal tersebut biasa ditemui di desa yang mobilitas penduduk desa yang rendah. Maraknya praktek percaloan dan berkembangnya PJTKI yang tidak memiliki kantor cabang di Lampung adalah bagian lemahnya monitoring dari kinerja dinas ketenagakerjaan. Lemahnya monitoring berimbas pada ketidakmampuan melakukan perlindungan pada calon buruh migran dalam penyelesaian masalah pre-departure (pra pemberangkatan), ketika pihak PJTKI berada diluar wilayah kerjanya.
Melihat lemahnya sistem pengelolaan dan perlindungan pemerintah pusat terhadap buruh migran, maka dirasa perlu menguatkan peran daerah sekaligus mengurangi peran sentralistik pemerintah pusat dengan mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah guna memproteksi/ melindungi rakyatnya, khususnya yang menjadi buruh migran.
Dalam posisi ini, pemerintah daerah seringkali tidak peka dan tidak ada good will untuk melakukan tindakan baik dalam tingkatan kebijakan maupun tindakan-tindakan lain yang sifatnya affirmative action. Keterbatasan instrumen hukum yang menyangkut kewenangan yang mereka miliki seringkali menjadi alasan mengapa mereka tidak melakukan sesuatu atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Kondisi tersebut tersebut di atas merupakan merupakan argumentasi yang lebih dari cukup untuk disikapi oleh pemerintah daerah dengan menyusun sebuah kebijakan yang berbentuk Perda. Sehubungan dengan pembentukan perda dimaksud, dibutuhkan suatu pemetaan kewenangan, prosedur dan substansi perda yang akan disusun. Keberadaan Perda dimaksud mengatur tentang perlindungan dan pelayanan. Orientasi perlindungan mengarah pada upaya untuk meniadakan pelanggaran dan memberikan jaminan kepastian atas perolehan hak-hak buruh migran. Sedangkan orientasi pelayanan mengarah pada penyederhanaan dan sebagai landasan legitimasi pelayanan yang menjadi kewenangan otonom pemda Lampung Timur. Selain itu juga, diharapkan agar perda mampu menjadi instrumen untuk mengubah perilaku birokrasi dan masyarakat yang tidak ramah kepada buruh migran.
Setidaknya ada dua hal yang bisa diraih pemerintah dengan adanya Perda perlindungan ini. Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat secara rasional. Kedua, pelayanan dan perlindungan terhadap kepentingan buruh migran terkait birokratisasi, mahalnya biaya pengurusan, calo, perdagangan orang (trafficking) dll.
Adanya Perda berperspektif perlindungan, sangat strategis dalam meningkatkan perlindungan TKI, mengingat 80 persen akar permasalahan TKI yang mengemuka selama ini ada di dalam negeri dan berawal dari proses perekrutan di desa. Dengan mewujudkan Perda tersebut, kita menggeser perspektif perlindungan, dari perlindungan yang berorientasi pada penanganan kasus TKI di luar negeri ke perlindungan yang lebih berorientasi pada pencegahan/ pengurangan terjadinya kasus.
Ada tujuh persoalan yang dihadapi buruh migrant dan diantisipasi dalam Draft Perda tersebut, yaitu:
1. Persoalan perekrutan tak sah,
2. Pendidikan dan pelatihan,
3. Pembiayaan,
4. Penanganan dan layanan bantuan hukum,
5. Reintegrasi,
6. Data base, dan
7. Pengurusan dokumen dengan mudah dan aman.
Dari tujuh itu, lima di antaranya adalah preventif, karena berada di dalam negeri.
Draft Peraturan Daerah Tentang Perlindungan dan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Lampung Timur
(draft Perda Alternatif)
Oleh: R.Rahmanu Hendarta, SH.
Advokat dan Koordinator Program Kantor Pelayanan Bantuan Hukum ATMA
· Di Indonesia, regulasi tentang buruh migran lebih terfokus pada pengaturan mekanisme operasional penempatan buruh migran, mulai dari tata cara pendirian PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia), struktur pembiayan dan persoalan-persoalan teknis lainnya. Pembicaraan mengenai hak-hak buruh migran sama sekali tidak tersentuh.
· Buruh Migran yang menjadi korban memang masih belum maksimal (atau lebih tepatnya tidak ada penanganan) yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini kebijakan pemerintah yang berkait dengan Buruh Migran lebih banyak mengatur tentang regulasi pengerahan dan penempatannya saja, tidak pada perlindungannya. Buruh Migran oleh pemerintah Republik Indonesia lebih dipandang sebagai komoditas penghasil devisa dari pada manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dan jikapun kemudian terjadi kasus yang menuntut pemerintah untuk segera menangani, biasanya pemerintah melemparkan tanggung jawabnya kepada Perusahaan Pengerah Buruh Migran untuk menyelesaikannya. Fakta ini memang sangat bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tugas dan Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah khususnya Pasal 7 point e.
· Ironisnya keberadaaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga tidak membawa perubahan berarti bagi sistem perlindungan buruh migran.
· Dari hasil mapping, buruh migran Indonesia yang menggunakan Jasa Pengerah ke Luar Negeri adalah:
Tabel 1
Jumlah Buruh Migran Indonesia Asal Lampung Timur
Yang Menggunakan Jasa Pengerah
No
Menggunakan Jasa
%
1
Calo
44,16
2
PPTKIS terdaftar di Lampung
10,02
3
PPTKIS terdaftar di luar Lampung
40,47
4
PPTKIS Ilegal di Lampung
5,85
5
PPTKIS Ilegal di luar Lampung
0
Jumlah
100
Sumber: Hasil Mapping Tahun 2006, SBMI dan JARNAS PEKABUMI
Data tersebut menunjukan bahwa Buruh Migran Indonesia asal Lampung Timur, lebih banyak menggunakan jasa pengerah PJTKI Illegal yang terdapat di Lampung, serta melalui calo. Yang pada akhirnya memberi pemahaman masyarakat menempatkan posisi calo menjadi bagian dari institusi dalam prosedur pengerahan ke luar negeri. Tingginya jumlah penggunaan pengerah PJTKI illegal dan Praktek percaloan erat hubungannya dengan informasi yang diterima masyarakat sangat terbatas. Hal tersebut biasa ditemui di desa yang mobilitas penduduk desa yang rendah. Maraknya praktek percaloan dan berkembangnya PJTKI yang tidak memiliki kantor cabang di Lampung adalah bagian lemahnya monitoring dari kinerja dinas ketenagakerjaan. Lemahnya monitoring berimbas pada ketidakmampuan melakukan perlindungan pada calon buruh migran dalam penyelesaian masalah pre-departure (pra pemberangkatan), ketika pihak PJTKI berada diluar wilayah kerjanya.
Melihat lemahnya sistem pengelolaan dan perlindungan pemerintah pusat terhadap buruh migran, maka dirasa perlu menguatkan peran daerah sekaligus mengurangi peran sentralistik pemerintah pusat dengan mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam pembuatan peraturan daerah guna memproteksi/ melindungi rakyatnya, khususnya yang menjadi buruh migran.
Dalam posisi ini, pemerintah daerah seringkali tidak peka dan tidak ada good will untuk melakukan tindakan baik dalam tingkatan kebijakan maupun tindakan-tindakan lain yang sifatnya affirmative action. Keterbatasan instrumen hukum yang menyangkut kewenangan yang mereka miliki seringkali menjadi alasan mengapa mereka tidak melakukan sesuatu atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Kondisi tersebut tersebut di atas merupakan merupakan argumentasi yang lebih dari cukup untuk disikapi oleh pemerintah daerah dengan menyusun sebuah kebijakan yang berbentuk Perda. Sehubungan dengan pembentukan perda dimaksud, dibutuhkan suatu pemetaan kewenangan, prosedur dan substansi perda yang akan disusun. Keberadaan Perda dimaksud mengatur tentang perlindungan dan pelayanan. Orientasi perlindungan mengarah pada upaya untuk meniadakan pelanggaran dan memberikan jaminan kepastian atas perolehan hak-hak buruh migran. Sedangkan orientasi pelayanan mengarah pada penyederhanaan dan sebagai landasan legitimasi pelayanan yang menjadi kewenangan otonom pemda Lampung Timur. Selain itu juga, diharapkan agar perda mampu menjadi instrumen untuk mengubah perilaku birokrasi dan masyarakat yang tidak ramah kepada buruh migran.
Setidaknya ada dua hal yang bisa diraih pemerintah dengan adanya Perda perlindungan ini. Pertama, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat secara rasional. Kedua, pelayanan dan perlindungan terhadap kepentingan buruh migran terkait birokratisasi, mahalnya biaya pengurusan, calo, perdagangan orang (trafficking) dll.
Adanya Perda berperspektif perlindungan, sangat strategis dalam meningkatkan perlindungan TKI, mengingat 80 persen akar permasalahan TKI yang mengemuka selama ini ada di dalam negeri dan berawal dari proses perekrutan di desa. Dengan mewujudkan Perda tersebut, kita menggeser perspektif perlindungan, dari perlindungan yang berorientasi pada penanganan kasus TKI di luar negeri ke perlindungan yang lebih berorientasi pada pencegahan/ pengurangan terjadinya kasus.
Ada tujuh persoalan yang dihadapi buruh migrant dan diantisipasi dalam Draft Perda tersebut, yaitu:
1. Persoalan perekrutan tak sah,
2. Pendidikan dan pelatihan,
3. Pembiayaan,
4. Penanganan dan layanan bantuan hukum,
5. Reintegrasi,
6. Data base, dan
7. Pengurusan dokumen dengan mudah dan aman.
Dari tujuh itu, lima di antaranya adalah preventif, karena berada di dalam negeri.
Langganan:
Postingan (Atom)
